Kelompok DarmaWidya menggelar Rapat Koordinasi Program Kerja bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Selasa, 16 Desember 2025, pukul 15.30–17.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Google Meet sebagai langkah strategis dalam mematangkan persiapan pelaksanaan KKM Unggulan di lokasi pengabdian.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta 11 dari 13 anggota kelompok. Agenda utama rapat meliputi pemaparan progres kesiapan masing-masing divisi, evaluasi awal program kerja, serta penyelarasan arah kegiatan agar selaras dengan tujuan utama KKM Unggulan, khususnya dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Dalam rapat ini, DPL menekankan pentingnya pemberian pemahaman yang komprehensif kepada pihak desa terkait fokus pelaksanaan KKM Unggulan. DPL menegaskan bahwa percepatan sertifikasi halal produk UMK harus menjadi orientasi utama seluruh rangkaian program, sehingga diperlukan komunikasi yang intensif dan terarah dengan pemerintah desa serta pemangku kepentingan setempat sejak awal pelaksanaan KKM.
Paparkan Progres Tiap Bidang, Siap untuk Terjun
Pada sesi laporan progres, Bidang Media dan Informasi (Medinfo) menyampaikan bahwa proses pembuatan rompi KKM ditargetkan rampung pada 23 Desember 2025, sementara desain feed struktur anggota kelompok telah selesai. Rencana rilis logo kelompok diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Adapun frame live report dan konsep dokumentasi telah disiapkan dan siap digunakan. Selain itu, ID card anggota telah selesai dicetak dan direncanakan akan dibagikan setelah kegiatan pelepasan KKM.
Sementara itu, Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) melaporkan progres persuratan yang telah dilakukan, meliputi surat pernyataan dari Halal Center, surat permohonan penempatan KKM, serta koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Divisi Humas juga menyampaikan adanya dukungan sponsor dari Bank Indonesia, dengan persyaratan administratif yang tidak memberatkan.
Pada aspek operasional, Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa survei harga kebutuhan pokok telah dilakukan sebagai dasar perencanaan logistik. Sistem piket memasak disepakati dengan pembagian dua orang per hari, sementara pada hari Minggu akan melibatkan tiga orang melalui sistem undian. Belanja kebutuhan harian direncanakan dilakukan setiap pagi di pasar terdekat, dengan pengantaran barang pokok ke lokasi posko. Seluruh anggota diwajibkan membawa alat makan pribadi, seperti piring dan sendok, serta akan disusun daftar barang wajib yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan.
Adapun Bidang Kerohanian memaparkan bahwa fokus utama program kerja akan diarahkan pada sertifikasi halal bagi pelaku UMK, sehingga program lain tidak menjadi prioritas utama. Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Halal sebagai bentuk keberlanjutan program pasca-KKM. Satgas ini direncanakan melibatkan unsur masyarakat setempat, seperti PKK, Muslimat, Remaja Masjid, IPPNU, dan elemen masyarakat lainnya, yang nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara daring melalui Halal Center UIN.
Perencanaan Timeline Strategis, Percepatan Sertifikasi Halal Diharapkan Mencapai Target
Selain itu, strategi penjaringan data UMK akan diawali dengan sosialisasi di masjid pada awal pelaksanaan KKM. Tim KKM akan mengumpulkan kontak pelaku usaha, melakukan pendataan UMK, membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta melakukan dokumentasi produk. Jika memungkinkan, pendekatan door to door juga akan dilakukan dengan dukungan aparat desa, termasuk melalui koordinasi dengan ketua RW dan pihak desa setempat.
Melalui rapat koordinasi ini, DPL kembali menegaskan pentingnya perincian teknis program kerja, termasuk penetapan penanggung jawab (PJ) pada setiap kegiatan serta penyusunan jadwal yang terukur. Diharapkan, seluruh program KKM DarmaWidya dapat terlaksana secara sistematis, berorientasi pada dampak, dan memberikan kontribusi nyata bagi percepatan sertifikasi halal produk UMK di desa sasaran